.

Sejarah Perwalikotaan Kota Semarang (Bagian 1)

Koesoebiyono Awali Pembangunan Kota

Kantor Walikota Semarang di Jalan Pemuda
(skyscrapercity.com)
SETELAH Kemerdekan negeri ini, pemerintahan di Kota Semarang ternyata belum bisa banyak bergerak. Situs resmi Pemkot, menyebut, pada kurun 1945-1946, Semarang masih bergejolak karena masih bercokolnya kekuatan Belanda, Inggris, dan Jepang secara bergantian. Pada saat itu, bisa dikatakan sistem pemerintahan belum lancar. Sementara, SA Rohim Herry, penyusun buku tentang Semarang pada 1976 menulis, pada 19 agustus 1945, wakil Residen Semarang (fuku syuutyookan) Mr Wongsonegoro, ambil alih kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang di Kota Semarang. Karesidenan Semarang dinyatakan berdiri pada saat itu. Pada 10 Oktober tahun itu, terbit Peraturan Pemerintah Daerah Semarang No 1 yang menegaskan, pendirian pemerintahan tersebut. Namun, mulai 18 November – hingga 27 Desember 1949,  Semarang diduduki Belanda lagi. Akibatnya, pengadaan pemerintah daerah dibatalkan. Yang ada saat itu, hanya jawatan pekerjaan umum. Sementara, buku bertajuk Semarang yang disusun 1958 oleh Soekirno (kepala Jawatan Penerangan Kota Besar Semarang saat itu) menyebut, pemerintahan Semarang dijalankan dari luar daerah seperti Purwodadi, Gubug, Kedungjati, Salatiga, hingga Yogyakarta. Ada tiga nama yang disebut menjadi pemimpin pemerintahan yakni R Patah, R Prawoto Soedibio, dan Mr Ichsan. Setelah soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Amsterdam pada 1949, kondisi pemerintahan membaik. Pernah muncul nama Slamet Tirtosubroto sebagai wali kota sementara. Namun, tidak diketahui perannya.

Awal Pembangunan
Komandan KMKB (Komando Militer Kota Besar), Mayor Sukardi, kemudian mengambil alih kekuasaan pada Februari 1950 untuk kemudian diserahkan pada Mr Koesobiyono Hadinoto, pada April tahun berikutnya. Dia adalah pegawai tinggi Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta dan bertugas menyusun kembali aparat pemerintahan agar kembali lancar. Koesoebiyono yang bertugas bersama Dewan Pemerintahan Daerah Sementara berperan mengadakan persiapan, penyusunan jawatan-jawatan dan bagian-bagian, serta mengusahakan pegawai. Tapi peran terbesar dari Koesoebiyono bisa disebut adalah kegiatan pembangunan yang dijalankan.  Dia ditulis mengadakan penerangan jalan serta membangun beberapa pasar, tempat pemakaman umum (TPU) Bergota, perumahan rakyat, dan Bank Pasar. Selain itu, mengadakan proyek menutup selokan di Bojong (Jalan Pemuda), mengadakan otobis untuk transportasi umum, dan membuka perpustakaan negara. Entah karena apa, Koesoebiyono mengundurkan diri pada 1951. DPRD Kota yang telah dibentuk setahun sebelumnya, kemudian mengusulkan tiga nama pada pemerintah pusat sebagai calon pengganti. Akhirnya, yang disetujui adalah RM Hadisoebeno Sosrowardojo dan dilantik 29 Oktober 1951. Sesuai keterangan yang diperoleh dari buku Soekirno itu, pemilihan wali kota pada masa lalu dipilih langsung oleh pemerintah pusat. Namun, pemerintahan daerah bisa mengusulkan beberapa nama calon.

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *