14 Juli 2012
SEMARANG - Untuk mengantisipasi masalah kemacetan dan kepadatan kendaraan di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Jawa Tengah, pemerintah butuh alat transportasi massal.
Hal tersebut disampaikan Djoko Setijowarno, pakar transportasi Unika Soegijapranata dalam kegiatan Forum Group Discussion bertema ”Membangun Jateng Menuju Trisakti Bung Karno Bidang Transportasi dan Infrastruktur” di Premiere Hotel Santika Semarang, Rabu (11/7).
”Yang dibutuhkan warga Jateng, bukanlah mobil murah, melainkan transportasi massal yang layak dan murah. Mobil murah hanya akan menambah kemacetan sebuah kota. Dengan adanya pelayanan transportasi yang baik, saya yakin dapat menekan kemacetan dan angka demonstrasi,” kata dia di acara yang diselenggarakan DPD PDI-P Jateng itu.
Dia menegaskan, saat ini dunia sedang dilanda krisis di tiga bidang, yakni air, energi dan pangan. Karena itu dalam membuat kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur, diharap pemerintah tidak menambah krisis tersebut.
”Dengan konsep pelayanan transportasi yang tak memperparah krisis, pemerintah butuh tiga hal, yakni transportasi pedesaan, kendaraan tak bermesin, dan transportasi massal yang layak,” katanya. ”Pembangunan jalan tol malah akan menambah krisis. Selain menggusur lahan persawahan, banyak sumber air tanah yang akan mati akibat pembangunan. Selain itu, dengan banyaknya kendaraan akan mempercepat kepunahan energi berbahan fosil yang masih jadi andalan,” imbuh dia.
Menurut dia, optimalisasi transportasi pedesaan, kendaraan tak bermesin dan transportasi massal, juga mampu mengurangi angka kecelakaan di daerah.
Menurut dia, optimalisasi transportasi pedesaan, kendaraan tak bermesin dan transportasi massal, juga mampu mengurangi angka kecelakaan di daerah.
Dirumuskan Dulu
Pada kesempatan yang sama, pembicara lain Widya Wijayanti, dosen arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang mengatakan, untuk melakukan pembangunan suatu daerah, kebijakan ekonomi dan budaya harus dirumuskan dulu. ”Kebijakan itu harus jelas, kepada siapa pemerintah berpihak. Apakah kepada masyarakat, atau kepada pemilik modal,” tegasnya.
Namun menurutnya, untuk membangun kesejahteraan ekonomi, bisa dilakukan dengan pembangunan sektor pariwisata. ”Maka untuk itu, produk budaya yang ada di daerah tersebut harus dijaga dengan baik. Jika pun akan membangun infrastruktur transportasi seperti jalan, jangan sampai merusak cagar budaya yang ada,” paparnya.
Sementara itu, Plt Walikota Hendrar Prihadi yang juga jadi pembicara menegaskan, Kota Semarang sudah berusaha melaksanakan beberapa program yang ditujukan guna memecah masalah transportasi. Di antaranya dengan pembangunan flyover, serta beberapa pembangunan lain.[Suara Merdeka]
ConversionConversion EmoticonEmoticon